Tupoksi

Spread the love

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  • Dinasmempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerahbidang panganserta tugas pembantuan yang diberikan kepada
  • Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan bidang pangan;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang pangan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai uraian tugas:
  • merumuskan kebijakan bidang panganmelalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
  • merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • merumuskan dan menetapkan kebijakan teknisDinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinassecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
  • mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang panganmelalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
  • mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pangansesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  • memberikan rekomendasi perizinan bidang panganmelalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;
  • menyelenggarakan kerja sama Daerahsesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  • menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  • menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  • melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  • melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  • mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

  • Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Dinas.
  • Sekretariatdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;
  2. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;
  4. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
  5. penyelenggaraan administrasi Dinas;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat;
  7. pengoordinasianmonitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkaitdengan tugas dan fungsinya.
  • Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
  1. merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  3. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bidang pangan melalui usulan Bidang sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun kebijakan teknis Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai bahan perumusan;
  5. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat melalui usulan Subbagiansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidangsesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  10. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Sekretariatsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  11. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat melalui usulan Subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  12. mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  13. menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  14. mengoordinasikanpelaksanaanprogram dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  15. menyelenggarakan verifikasi, penatausahaan keuangan dan barang milik Daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
  16. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian melalui koreksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib prosedur dan tertib administrasi;
  17. menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
  18. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;
  19. menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  20. mengoordinasikan rekomendasi perizinan bidang pangansesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
  21. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerahsesuai dengan lingkup tugas Dinas melalui usulan Bidang untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  22. menyelenggarakan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;
  23. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;
  24. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  25. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  26. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  27. melaksanakan evaluasi programdan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  28. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasional kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  29. mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasiona kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  30. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  31. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  32. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  33. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi keuangan Dinas.
  • Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaanSubbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
  2. memfasilitasi penyusunandokumen perencanaan Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  3. memfasilitasi penyusunan kebijakan bidang panganmelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  5. memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  6. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagiansesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. memfasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  9. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  10. memfasilitasi penyusunanrencana kegiatan operasional Subbagian dan Seksi sesuai program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  11. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  12. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
  13. melaksanakan pengelolaan data dan informasi informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;
  14. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  15. memfasilitasi rencana kerja sama Daerahsesuai dengan lingkup tugas Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  16. melaksanakan penerapan e-government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien;
  17. melaksanakan penelitian dan pengembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan;
  18. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Subbagian dan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasionalsesuai sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  19. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  20. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian dan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  21. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  22. memfasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasional kegiatan Subbagian dan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  23. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat penatausahaan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
  24. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
  25. menyelia pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  26. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  27. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  28. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

  • mempunyai tugasmelaksanakan dukunganadministrasi kesekretariatan dan kepegawaian Dinas.
  • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaanSubbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
  2. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagiansesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagiansecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  6. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  7. melaksanakan tata usaha dan tata laksanasesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  8. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;
  9. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuaiketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
  10. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayananminimal yang telah ditetapkan;
  11. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  12. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerahdan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  13. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  14. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  15. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

  • Bidang Ketersediaan dan Distribusi Panganmempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
  • Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  2. penyusunan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
  4. pelaksanaan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanoleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangandalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai uraian tugas:
  1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  2. menyusun kebijakan bidang pangansesuai dengan lingkup tugas Bidangmelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
  8. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;
  10. menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  11. menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan kota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  12. menyelenggarakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  13. menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
  14. menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan kota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengatasi kerawanan pangan;
  15. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
  16. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  17. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  18. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalahlah;
  19. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  20. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  21. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  22. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  23. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
  • Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;
  2. menyusun rancangan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksisesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksisecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
  8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
  9. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan kota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  10. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
  11. melaksanakan penanganan kerawanan pangan kota sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengatasi kerawanan pangan;
  12. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penanganan kerawanan pangan;
  13. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  14. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  15. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  16. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  17. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  18. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  19. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
  • Seksi Distribusi Panganmelaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan.
  • Kepala Seksi Distribusi Pangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;
  2. menyusun rancangan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksisesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksisecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
  8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
  9. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  10. melaksanakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  11. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  12. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  13. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  14. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  16. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

  • Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Panganmempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, dan keamanan pangan.
  • Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan program dan kegiatan Bidang;
  2. penyusunan kebijakan bidang pangansesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  3. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
  4. pelaksanaan kebijakan bidang pangansesuai dengan lingkup tugas Bidang;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang; dan
  6. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangandalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
  1. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
  2. menyusun kebijakan bidang pangansesuai dengan lingkup tugas Bidangmelalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidangsesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidangsecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
  8. menyelenggarakan program dan kegiatanBidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  9. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;
  10. menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
  11. menyelenggarakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  12. menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keamanan pangan;
  13. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  14. menyelenggarakan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  15. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  16. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  17. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  18. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  19. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  20. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

  • Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugasmelaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan dan penyelenggaraan ketahanan pangan.
  • Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;
  2. menyusun rancangan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksisesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksisecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisBidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
  8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
  9. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
  10. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
  11. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  12. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  13. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  14. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  16. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan

  • Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahbidang pangan sub urusan keamanan pangan.
  • Kepala Seksi Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  1. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaanBidang;
  2. menyusun rancangan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi sebagai bahan perumusan;
  3. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
  4. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Seksisesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Seksisecara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  6. menyusun rencana kegiatan operasionalSeksi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan kegiatan Seksi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
  8. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan perizinan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi izin;
  9. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keamanan pangan;
  10. mengendalikan pelayanan publik Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  11. menyusun rencana kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Seksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  12. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan PemerintahanDaerah, laporan keuangan PemerintahDaerah dan pengendalian operasional kegiatan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  14. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  15. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  16. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.